TAPERA Picu Sentimen Negatif: Iuran 3 Persen Dinilai Membebani

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa sentimen publik terhadap kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) di Twitter didominasi nada negatif. Masyarakat menilai potongan 3 persen gaji memberatkan, meragukan transparansi pengelolaan dana, serta pesimis program ini mampu menjawab masalah kepemilikan rumah. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya partisipasi publik yang lebih inklusif, transparan, dan adaptif dalam kebijakan perumahan.

Apa Itu TAPERA?

Pemerintah meluncurkan TAPERA sebagai program tabungan wajib. Setiap pekerja formal maupun mandiri harus menyisihkan 3 persen gaji atau pendapatan tiap bulan. Selain itu, BP TAPERA mengelola dana tersebut dan peserta dapat memanfaatkannya saat pensiun, berhenti bekerja, atau mencapai usia tertentu.

Tujuan awal program ini jelas: mengurangi backlog perumahan yang pada 2023 mencapai 12,7 juta unit menurut Kementerian PUPR. Namun, di sisi lain, banyak masyarakat mempertanyakan keadilan dan efektivitas TAPERA.

Mengapa Publik Menolak?

Penolakan masyarakat muncul karena beberapa alasan utama:

1. Beban finansial meningkat. Potongan 3 persen terasa berat, terutama bagi pekerja bergaji rendah.
2. Manfaat diragukan. Simulasi memperlihatkan pekerja bergaji Rp5 juta/bulan hanya mengumpulkan sekitar Rp152 juta dalam 25 tahun. Padahal, harga rumah pada 2049 diprediksi mencapai Rp2,4 miliar, sehingga tabungan hanya cukup untuk uang muka.
3. Ketidakadilan. Pemerintah mewajibkan pekerja formal, tetapi pekerja informal tidak terkena aturan serupa.
4. Transparansi lemah. Banyak warga khawatir pemerintah tidak mengelola dana sesuai tujuan.
5. Minim sosialisasi. Kurangnya penjelasan membuat masyarakat sulit memahami detail aturan TAPERA.

Karena itu, mayoritas publik memandang TAPERA lebih banyak membawa beban daripada manfaat.

Sentimen Publik di Twitter

Twitter menjadi ruang utama masyarakat mengekspresikan pendapat:

• Sentimen negatif mendominasi. Mayoritas warganet menilai TAPERA menambah beban hidup.
• Tagar trending. #TolakTapera, #BatalkanTapera, dan #TaperaMembebaniRakyat sempat mendominasi percakapan.
• Meme sindiran. Humor menjadi sarana kreatif untuk menolak.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa Twitter berfungsi layaknya “ruang publik virtual” tempat suara rakyat bergema lebih kencang.

Suara dari Lembaga Konsumen dan Serikat Buruh

Organisasi masyarakat sipil ikut menyuarakan penolakan.

• YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) YLKI menyebut potongan gaji TAPERA menambah beban keuangan, terutama setelah pandemi. Oleh karena itu, mereka menilai pemerintah perlu menunda program ini. Selain itu, YLKI mendorong pemerintah memperbaiki skema subsidi perumahan yang sudah berjalan.
• KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) juga menolak keras, dengan alasan potongan gaji semakin memperlemah daya beli pekerja. KSPI khawatir manfaat TAPERA sulit diakses karena syarat pencairan terlalu rumit. Mereka menuntut keterlibatan pekerja dalam pengawasan dana TAPERA.

Implikasi bagi Pemerintah

Penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan publik di era digital harus melibatkan masyarakat sejak awal. Jika tidak, legitimasi kebijakan akan mudah runtuh.

Karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah konkret:

• Melibatkan publik sejak tahap perumusan. Dialog terbuka mencegah resistensi.
• Meningkatkan transparansi. Publik berhak mengetahui detail pengelolaan dana.
• Lebih lanjut, pemerintah harus melakukan sosialisasi masif. Edukasi dengan bahasa sederhana dapat mengurangi kesalahpahaman.
• Selain itu, menggandeng influencer positif. Figur populer bisa membantu menyebarkan informasi yang benar.
• Pada akhirnya, menyesuaikan potongan iuran. Fleksibilitas penting agar beban sesuai dengan golongan pendapatan.

Kesimpulan

TAPERA hadir sebagai solusi backlog perumahan. Namun, sebaliknya, kenyataan di lapangan menunjukkan program ini justru memicu penolakan luas. Sentimen negatif yang mendominasi di Twitter serta aksi protes di jalanan memperlihatkan adanya jurang antara kebijakan pemerintah dan aspirasi publik.

Pada akhirnya, TAPERA hanya bisa berhasil jika pemerintah menerapkan prinsip partisipasi publik, transparansi, dan komunikasi yang efektif. Tanpa hal tersebut, kebijakan perumahan seperti TAPERA berisiko menambah ketidakpercayaan rakyat terhadap negara.

Jika kamu memiliki penelitian serupa dan ingin menerbitkannya di jurnal ilmiah nasional atau internasional, IDSCIPUB siap mendampingi.